Sisi Humanis Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan budi pekerti yang sering juga disebut pendidikan karakter merupakan suatu bentuk pendidikan yang mempunyai tujuan akhir, yakni pembentukan sikap moral dan prilaku mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak dalam proses perkembangannya.

Terkait hal itu, Kneller (dalam Manan, 1989:10) menegaskan bahwa pendidikan seharusnya dapat dijadikan enkultrasi bagi proses pendidikan anak, dalam arti sebuah proses pembudayaan. Terhadap pentingnya pendidikan karakter bagi proses perkembangan sikap humanis anak-anak, Emmanuel Kant (dalam Suyata, 2011:16-17) telah lama mengakui pentingnya pendidikan moral (the role oriented moral theory) dikembangkan dalam konteks dunia pendidikan. Oleh karenanya, orang tua dan para guru, selalu berharap anaknya (siswanya) tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pintar dan berkepribadian (berkarakter) yang baik, sesuai dengan nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Bagi para guru di sekolah harapan tersebut dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran di ruang kelas, sedangkan bagi orang tua di dalam keluarga harapan tersebut dapat diwujudkan melalui proses pembiasaan dan peneladanan atau peniruan yang dalam bahasa psikologinya disebut imitasi.

Proses pembiasan dalam konteks pendidikan karakter, maksudnya adalah dari sejak masa prasekolah anak-anak seharusnya sudah dibiasakan melakukan berbagai aktivitas dilingkungan keluarganya, seperti aktivitas menyapu, ngepel, memperbaiki tempat tidur, dan pekerjaan ringan lainnya, dalam rangka memantapkan pola perilaku anak-anak dalam berbagai situasi dan interaksi. Sementara peneladanan dimaksudkan upaya yang dilakukan oleh orang tua (orang dewasa) agar apa yang dilakukannya diikuti oleh anak-anak yang sedang mengalami proses perkembangan (Fuad Hassan, dalam Widiastno (ed.), 2004:52-66).

Gagasan ini secara empirik sangat berasalan, mengingat berbagai pengaruh yang dihadapi anak di luar lingkungan rumah dan sekolah cenderung dijadikan citra panutan oleh anak itu sendiri. Artinya, di luar lingkungan rumahan sekolah anak-anak tidak bisa terlalu disterilkan dari pengaruh-pengaruh yang berkembang di sekitar diri mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengarus (exposures) yang dialami anak-anak di luar rumah dan sekolah, justru bisa berdampak kuat, sehingga dapat menghancurkan pembiasaan dan peneladanan yang telah dilakukan, baik oleh guru di sekolah maupun oleh orang tua di lingkungan keluarga. Untuk mencermati fenomena ini, penulis mencoba menggunakan perspektif pendidikan kritis yang kemunculannya ditengarai sebagai kritik terhadap kemunculan paham kapitalisme di Amerika Serikat pada decade tujuh puluhan.

Kritik ini muncul disebabkan pada era sebelumnya para praktisi pendidikan, seperti guru, dosen, pelatih, dan atau para pemandu pelatihan dalam berbagai arena pendidikan acapkali tidak menyadari bahwa dirinya tengah terlibat dalam pergumulan politik dan ideologi yang disusupkan ke dalam dunia pendidikan. Dikatakan demikian sebab pendidikan yang selama ini dipahami sebagai suatu aktivitas mulia dan mengandung nilai-nilai kebajikan, justru menurut Friere dan Illich (dalam Fakih, 2009) ternyata bersifat menindas.

Sejalan dengan gagasan Friere adalah penganut aliran kritis, menyatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya harus memanusiakan manusia. Artinya, pendidikan harus mampu memainkan peran kritisnya untuk menyadarkan menusia pada proses dehumanisasi menuju pada dunia yang lebih adil sebagai prasyarat lingkungan social yang memanusiakan manusia (humanisasi). Menurut Fakih (2009) dalam perspektif kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap "the dominant ideology" ke arah transformasi sosial yang merupakan wahana untuk mengkritisi kebenaran yang telah ada dalam konteks ideologis.

Namun, dalam kenyataannya system pendidikan hampir di seluruh muka bumi ini, tidak pernah melakukan penundaan terhadap opisisi biner (binary opposition) yang mengakui perbedaan tetapi tetap memunculkan dikotomi. Misalnya, penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah, yang seharusnya mengutamakan sisi humanis, dengan penekanan pembelajaran pada penanaman aspek sikap (afektif) dan perilaku (psikomotorik) tanpa harus mengabaikan aspek pengetahuan (kognitif), justru dalam asplikasinya banyak direduksi ke arah pembentukan aspek kognitif anak semata. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sistem pendidikan di Indonesia yang selalu berakibat pada sistem dan standar pendidikan Barat.

Dengan meminjam gagasan Edi Subkham (2016:246) kondisi inilah yang disebut sebagai sebuah hegemoni korporasi dan intelektual, yang secara lebih ekstream dikatakan sebagai satu bentuk penjajahan baru dalam konteks pendidikan. Jika dicermati secara lebih kritis, hal ini sesungguhnya menunjukkan ke pongahan dari sebuah narasi besar yang disebut modernisme, yang di baliknya sebenarnya ada sebuah paradox globalisasi. Artinya, ketika kemungkinan untuk menunjukkan identitas yang berbeda terbuka lebar, nilai-nilai toleransi ditebar, hingga muncul pluralisme kebudayaan dalam bentuk multikulturalisme, justru di sisi lain muncul upaya besar-besaran untuk memunculkan satu bentuk kebudayaan, yakni kebudayaan global yang dijiwai oleh nilai-nilai modernisme. Secara teoritik, Herbert Marcuse menyebutnya sebagai fenomena “one-Dimensional Man”, yakni praktik untuk menggiring masyarakat pada satu system budaya yang sama, yakni system budaya kapitalis melalui pendidikan, media, dan lainnya (dalam Kneller, Lewis, dan Pierce, 2008).

Terkait hal itu, di sinilah letak terjadinya dehumanisasi dari pendidikan budi pekerti, yang secara teks ideal seharusnya pendidikan budi pekerti mampu menggiring para siswa atau anak-anak agar mampu tampil menjadi manusia dewasa yang berkarakter. Jadi, pendidikan budi pekerti seharusnya sejalan dengan sitilah karakter yang menurut Licona (dalam Zubaedi, 2011:29) berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), sikap moral (moral feling), dan perilaku moral (moral behavior). Berdasarkan ketiga komponen tersebut, Licona menjelaskan bahwa konsep moral memiliki beberapa komponen diantaranya, komponen kesadaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan. Demkia pula sikap moral memiliki komponen kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Sedangkan perilaku moral memiliki komponen, kemampuan, kemauan, dan kebiasaan. Namun, dalam tataran praksis semua komponen tersebut telah direduksi kea rah pengembangan aspek kognitif semata, sehingga acapkali lulusan pendidikan sekolah kurang memiliki karakter, atau jati diri yang kuat.

Oleh: I Ketut Suda #Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan, Program Pascasarjana UNHI#
Source: Majalah Wartam, Edisi 28, Juni 2017