PHDI Bali Sepakat Tolak Proyek Listrik Jawa Bali Crossing

Denpasar - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali mendukung keputusan Bupati Buleleng, I Putu Agus Suradnyana yang menolak proyek Jawa Bali Crossing. Hal diputuskan dalam Pesamuhan Madya I di Sekretariat PHDI Bali, Jalan Ratna, Denpasar, Selasa (8/8).

Pesamuhan Madya I, ini dibuka secara resmi oleh Sabha Upapati, Ida Pedanda Gede Wayahan Wanasari. Tujuannya menindaklanjuti usulan dari PHDI Daerah tentang berbagai isu yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat.

Ketua PHDI Provinsi Bali, IGN Sudiana menjelaskan, saat ini Bali tengah dihadapkan dengan berbagai permalasalan. Beberapa di antaranya adalah adanya wacana pembangunan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) yang membentang di atas selat Bali atau yang dikenal dengan sebutan Jawa Bali Crossing. Wacana tersebut mendapatkan keberatan dari Bupati Buleleng, I Putu Agus Suradnyana yang disampaikan melalui surat kepada Gubernur Bali tertanggal 7 juni 2017 dengan Nomor. 671/3489/Ekbang.

Dalam surat tersebut kata Sudiana, dinyatakan bahwa pembangunan Jawa Bali Crossing tidak terdapat dalam Perda No. 16 tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali. Selain itu, lokasi menara yang direncanakan akan berada di kawasan suci Pura Segara Rupek, dianggap berdampak terhadap radius kesucian pura dan kawasan wisata yang sedang berkembang. Hal lainnya tentu merupakan implementasi dari program Bali Mandiri Energi.

Melihat kondisi yang demikian, pihaknya selaku ketua PHDI Provinsi Bali ingin mengambil langkah lebih awal. Sebelum muncul pertanyaan di masyarakat tentang bagaimana sikap PHDI Provinsi Bali. “Dengan demikian apa yang menjadi polemik di masyarakat dapat terselesaikan dengan tuntas,” ungkapnya.

Dalam Pesamuhan yang berlangsung alot tersebut sebagian besar peserta tampak berdiskusi hangat. Alhasil dalam pertemuan yang menyita waktu kurang lebih tiga jam tersebut akhirnya menemukan keputusan. Dimana, PHDI Provinsi Bali sangat mendukung langkah Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana yang melayangkan keberatan atas pembangunan Jawa Bali Crossing tersebut. Hal tersebut dinilai tidak tepat untuk kondisi Bali saat ini.

Menurut Sudiana, dalam waktu dekat berdasarkan kajian berbagai elemen dinyatakan bahwa Bali masih memiliki pasokan listrik yang cukup. Selain itu, pembangunan PLTU Celukan Bawang direncanakan akan menambah pasokan listri di Bali mencapai 2 x 350 MW dengan teknologi yang ramah lingkungan.

“Kita bukan anti terhadap pembangunan, tetapi khusus untuk Bali wajib memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah kesucian pura dan ramah terhadap lingkungan,” terang Sudiana.

“Jadi sikap PHDI Provinsi Bali menolak adanya pembangunan Jawa Bali Crossing yang merupakan aspirasi dari PHDI di tiga kabupaten, yakni Jembrana, Buleleng, dan Tabanan,” imbuhnya lagi.

Selain itu, penolakan tersebut juga berdasarkjan atas adanya Bhisama tentang radius kesucian pura pada tanggal 25 Januari 1994. Dimana dinyatakan bahwa khusus untuk Pura Dang Khayangan, Khayangan Tiga dan lainya memiliki radius kesucian yang disebut dengan apaneleng, apanimpug, dan apanyengker. Untuk Dang Khayangan menggunakan hitungan apaneleng agung yakni 5 Km. “Sedangkan untuk Sad Khayangan menggunakan hitungan apaneleng alit yakni 2 Km,” terang Sudiana.

“Jadi seharusnya semua elemen mengormati hasil ini, khususnya pemangku kepentingan dala pembangunan Jawa Bali Crossing ini. Karena PHDI ini adalah lembaga umat, sedianya selalu berkoordinasi terkait dengan pola pembangunan di Bali,” imbuhnya.

Source: jawapos.com